penyelesaian kasus kab tanahmas raya

Berikut ini adalah penyelesaian kasus dari kabupaten tanahmas raya.
silahkan klik http://www.ziddu.com/download/20763016/tugasaspkasus.xlsx.html

Standar Akuntansi di Singapura

 Standar akuntansi di Singapura kini ditentukan dalam Undang-undang Perusahaan dan dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan (FRS). Laporan keuangan disusun atas dasar akrual,menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan. keseluruhan standar akuntansi di Singapura  sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.
            Beberapa contoh Standar Akuntansi di Singapura,adalah sebagai berikut:

·         FRS 2 – Persediaan

standar akuntansi menyediakan persyaratan dan pedoman akuntansi persediaan. Standar ini menawarkan panduan untuk menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan ke nilai realisasi bersih. Hal ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

·         PSAK 2

Ketika persediaan yang dijual, nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui.Biaya persediaan harus diberikan dengan menggunakan rumus biaya yang pertama-in, first-kami (FIFO) atau rata-rata tertimbang. Persediaan harus diukur pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih.

·         FRS 18 - Pendapatan
Tujuan PSAK 18 standar akuntansi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang dihasilkan selama perjalanan bisnis. Masalah utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan kapan mengakui pendapatan.

·          PSAK 18

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui pada saat itu kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas.
Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Pendapatan harus diukur dengan nilai pasar wajar dari penerimaan atau piutang.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang standar akuntansi di Singapura silahkan buka link  http://www.guidemesingapore.com/taxation/reports/singapore-accounting-standards

Daftar kabupaten/kota provinsi di Indonesia &Perda APBD KabTegal

Daftar Jumlah Kabupaten Dan Kota Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah
		KABUPATEN	KOTA	TOTAL
1	Nangroe Aceh Darusalam	18	5	23
2	Sumatera Utara	25	8	33
3	Sumatera Barat	12	7	19
4	Riau	10	2	12
5	Jambi	9	2	11
6	Sumatera Selatan	11	4	15
7	Bengkulu	9	1	10
8	Lampung	12	2	14
9	Kep. Bangka Belitung	6	1	7
10	Kep. Riau	5	2	7
11	Dki Jakarta	1	5	6
12	Jawa Barat	17	9	26
13	Jawa Tengah	29	6	35
14	Banten	4	4	8
15	Jawa Timur	29	9	38
16	Yogyakarta	4	1	5
17	Bali	8	1	9
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	10
19	Nusa Tenggara Timur	20	1	21
20	Kalimantan Barat	12	2	14
21	Kalimantan Tengah	13	1	14
22	Kalimantan Selatan	11	2	13
23	Kalimantan Timur	10	4	14
24	Sulawesi Utara	11	4	15
25	Sulawesi Tengah	10	1	11
26	Sulawesi Selatan	21	3	24
27	Sulawesi Tenggara	10	2	12
28	Gorontalo	5	1	6
29	Sulawesi Barat	5	0	5
30	Maluku	9	2	11
31	Maluku Utara	7	2	9
32	Papua	28	1	29
33	Papua Barat	10	1	11
Total Kab/Kota		399	98	497
Jumlah Prov, Kab & Kota				530

Data diatas diperoleh dari

http://www.depdagri.go.id/basis-data/2010/01/28/daftar-provinsi

PERDA APBD KABUPATEN TEGAL

            Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012.Dalam peraturan Daerah tesebut terdapat 9 pasal yang diantaranya berisi tentang APBD Kabupaten Tegal,sumber pendapatan daerah,belanja daerah,pembiayaan daerah.Untuk lebih jelasnya silahkan buka link:

http://keuangandaerah.tegalkab.go.id/index.php/perda-apbd